SKRIPSI - TESIS HUKUM

NO	J U D U L SKRIPSI HUKUM
1	PENCABUTAN PENGADUAN DALAM DELIK ADUAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS POLTABES MEDAN)
2	KEDUDUKAN ISTERI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
3	PERANAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
4	PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN INDONESIA
5	PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU-LINTAS MENURUT UU. NO. 14 TAHUN 1992
6	PENERAPAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK TERHADAP KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MEDAN DUA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
7	SUATU ANALISIS MODUS OPERANDI KEJAHATAN PENGIRIMAN VIA UDARA DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Di ASPERINDO Medan)
8	PERANAN PEMERINTAH C.Q PT. POS INDONESIA (TBK) DALAM MENGANTISIPASI PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA DI KOTA MEDAN
9	TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN BARANG MELALUI KERETA API TERHADAP PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA
10	PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN
11	PENERAPAN HAK TERSANGKA DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (Studi Kasus di LBH Medan)
12	PERSEPSI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP POLIGAMI
13	FUNGSI DARI UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
14	EKSISTENSI PIDANA BERSYARAT DALAM PROSES PEMIDANAAN (PENJATUHAN PIDANA) DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
15	ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI SERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA PERDATA
16
17	FUNGSI AKTA KELAHIRAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ( Study Kasus di Dinas Kependudukan Kota Medan )

1	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN SECARA BORONGAN ANTARA DINAS PERTANIAN PROPINSI SUMATERA UTARA DENGAN CV. RIDHO ANUGRAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
2	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI SOPHIE MARTING CABANG KISARAN)
3	TINJAUAN YURUDIS TERHADAP RISIKO KARENA PERUBAHAN NILAI UANG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN ( Studi Kasus Di. CV. Pilar Bangun Persada )
4	AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA SUAMI DIPENJARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
5	MENINJAU TENTANG TINDAK PIDANA ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PERANSURANSIAN

1	TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Poltabes Medan)
2	KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)
3	JUAL BELI KARUNG PLASTIK ANTARA PTP. NUSANTARA II DENGAN PT. DASAPLAST NUSASTARA DI TINJAU DARI KUH PERDATA (Studi Kasus PTP. Nusantara II Kuala Madu)
4	JUAL BELI KENDERAAN BERMOTOR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PROSEDUR BEA BALIK NAMA (Studi Kasus Dispenda Prosu UPT Medan Utara)
5	PERANAN PUSAT INFORMASI MASYARAKAT ANTI NARKOBA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN
6	PERAN OTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Di Polres Dan RSUD Kabupaten Rokan Hulu)
7	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO .5 1997 TENTANG TINDAKAN PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
8	PEMELIHAN KEPALA DESA SECARA LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Pemilihan Kepala Desa Bangun Purba Priode 2007-2013)
9	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN JAMSOSTEK PADA PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992
10	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PELANGGAN JASA ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN ROKAN HULU
11	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP SESEORANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Polsek Rambah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu)
12	PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM
13	PELAKSANAAN PROSES PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UNDANH-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR : 5 TAHUN 1960 DI KABUPATEN ROKAN HULU
14	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KELUARGA MISKIN DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992
15	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
16	AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT SUKU MANDAILING (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)
17	EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DITINJAU DARI TUGAS DAN WEWENANGNYA
18	KEDUDUKAN HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQOQ (Studi Kasus Pada Pengadilan Tinggi Agama Medan)
19	TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGAMG MEREK
20	FUNSI AKTA NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BAGI UMMAT ISLAM DI KECAMATAN SUNGGAL KOTA MEDAN